800 Ribu Rumah Berpotensi Hilang

Eddy menyebutkan Kemenpera beralasan melakukan moratorium karena berusaha untuk menurunkan suku bunga 8,15 persen dan itu diprediksi tidak mungkin. Pasalnya saat ini komposisi pembiayaan rumah adalah 60 persen FLPP (pemerintah) dan 40 persen perbankan.

"Bank sulit merealisasikan bunga turun di bawah 8,15 persen, jadi penghentian ini justru menyusahkan rakyat," tegasnya. Potensi kehilangan 8 ribu unit rumah sejahtera tapak setara dengan Rp 500 miliar dana FLPP yang harusnya terserap.

  

Kemudian, kata Eddy, dengan tertundanya pelaksanaan KPR FLPP, banyak konsumen MBR yang menyangsikan apakah subsidi perumahan melalui FLPP itu masih ada di 2012 ini sehingga mereka banyak yang mengundurkan diri untuk membeli rumah.

"Tolonglah, Menpera, jika beliau memang pro rakyat, seharusnya segera menetapkan kebijakan transisi agar tidak menimbulkan korban yang lebih besar serta bank pelaksana segera mengajukan Perjanjian Kerja Operasional (PKO) yang baru ke Menpera," katanya.