85 WN China Masuk Indonesia Saat Pelarangan Mudik, Pimpinan DPD RI: Jangan Reaktif
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin ikut merespons kedatangan 85 warga negara asing (WNA) asal China ke Indonesia saat pemerintah menerapkan kebijakan larangan mudik.
WN China datang melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat China Southern Airlines (charter flight) itu menjadi sorotan publik.
Sultan meminta seluruh masyarakat tidak reaktif memberikan opini dan menyudutkan pemerintah.
Menurut senator muda asal Bengkulu itu, acuan kita terhadap penanganan warga negara asing adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru dan Surat Edaran Nomor 8 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Sultan menegaskan perlu memastikan proses masuknya warga negara asing ke Indonesia, apakah telah melalui mekanisme hukum dan aturan yang berlaku atau tidak.
“Saya berharap pemerintah dapat memberikan keterangan terhadap tujuan masuknya mereka ke Indonesia,” ujar Sultan dalam siaran pers pada Minggu (9/5).
Dalam kondisi saat ini, lanjut Sultan, di satu sisi pemerintah membuat kebijakan larangan mudik Lebaran 2021, namun di sisi lain justru ada WNA yang diperbolehkan masuk ke Indonesia.
Dia menyebut dua di antara 85 WNA asal China tersebut ternyata positif Covid-19.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin ikut merespons kedatangan 85 warga negara asing (WNA) asal China ke Indonesia.
- Sampaikan Aspirasi Saat Bertemu Menristek Dikti, Sultan: UKT Tidak Memberatkan Mahasiswa
- Komite III DPD RI Gelar Rapat Kerja Bersama Menteri Agama, Begini Kata Senator Lia Istifhama
- Soroti Pilkada Serentak dan Otonomi Daerah, Kelompok DPD di MPR Gelar Diskusi Publik
- Amaliah Sobli Soroti Potensi Energi Terbarukan Lokal dalam Acara Green South Alliance
- Indonesia - Australia Masif Menjalin Kerja Sama Bilateral, Anggota DPD RI Lia Istifhama Merespons
- Senator Filep Wamafma Apresiasi Pemerintah untuk Prioritaskan Sektor Pendidikan