9 Desember, Pertaruhan Nama Indonesia di Dunia Internasional
jpnn.com - JAKARTA – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di 269 daerah pada 9 Desember 2015.
Direktur Jenderal Polpum Mayjen Saedarmo mengatakan, agar pelaksanaan pilkada serentak bisa berjalan mulus, maka potensi-potensi konflik harus diantisipasi melalui deteksi dini.
Agar pelaksaan pilkada di seluruh daerah bisa berlangsung dengan damai dan demokratis tanpa ada gangguan, maka diperlukan koordinasi inensif antaraparat keamanan.
Mantan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) itu mengatakan, pesta demokrasi di tingkat lokal yang berlangsung serentak, menjadi pertaruhan Indonesia di dalam menjaga citranya sebagai bangsa yang demokratis.
“Pilkada serentak 9 Desember merupakan taruhan nama Indonesia di dunia internasional. Jika pelaksaan pilkada serentak berjalan sukses, otomatis perjalanan demokrasi di Indonesia akan mendapat apresiasi dari negara-negara lain. Jika sukses, aman, maka berarti Indonesia betul-betul negara yang demokratis,” ujar Soedarmo.
Karena itu, lanjut pria berbadan tegap ini, kerjasama semua pihak termasuk dari kalangan jurnalis, sangat diperlukan. Informasi-informasi dari para wartawan, termasuk dari pemberitaan, sangat diperlukan sebagai bahan pemantauan terhadap potensi-potensi konflik pilkada.
Ditjen Polpum sendiri, sedari awal tahapan pilkada, sudah melakukan pemetaan potensi konflik berdasar 13 indikator. Isu-isu aktual yang bernuansa konflik juga terus diikuti dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait agar potensi konflik bisa diredam sedini mungkin.
“Misal potensi konflik akibat dari pemangkasan anggaran oleh pemda setempat, maka kami merekomendasikan kepada Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri untuk segera mendorong pemda bersangkutan mencairkan anggaran,” terang Soedarmo. (sam/jpnn)
JAKARTA – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) memberikan perhatian serius
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik