90 Persen KUA di Jakarta Rusak Parah, Hampir Roboh

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengaku prihatin melihat kondisi Kantor Urusan Agama (KUA) di Jakarta.
Dia menyebutkan, 90 persen KUA di ibu kota negara ini tidak layak lagi.
"Sangat memprihatinkan kondisi KUA yang lokasinya di wilayah ibu kota Jakarta, kondisinya sangat buruk dan tidak layak. Sebagian besar bangunannya rusak berat bahkan ada beberapa yang atapnya hampir roboh," kata Zainut saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kemenag DKI Jakarta, Senin (3/8).
Dia menyebutkan, Kantor KUA tersebut rata-rata dibangun pada 1992 oleh Pemda DKI Jakarta dan belum pernah dilakukan renovasi besar.
Di Provinsi DKI Jakarta ada 44 gedung yang lokasinya tersebar di lima wilayah kota madya dan satu kabupaten administratif.
Dari 44 KUA ada 39 KUA yang kondisinya sangat memprihatinkan atau hampir 88,6 persen kantor KUA di DKI Jakarta kondisinya tidak layak.
Permasalahan utama yang dihadapi kantor KUA di wilayah DKI Jakarta adalah karena lokasi bangunannya berada di atas tanah Pemda DKI sehingga Kantor Kementerian Agama (Kemenag) tidak bisa melakukan pembangunan baik renovasi besar maupun renovasi total.
Karena ada Peraturan Menteri Keuangan No. 138 Tahun 2019 yang tidak membolehkan membangun bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.
Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi prihatin lihat kondisi KUA di Jakarta rusak parah dan hampir roboh
- Boleh Ikut Mendaftar PPPK 2024, tetapi Dinyatakan TMS, Piye to?
- 5 Berita Terpopuler: Hasil Pendataan Keluar, Nasib Honorer Sudah Diatur, Ada Solusi Konkret untuk yang PHK
- Hampir Separuh Pelamar PPPK Tahap 2 Kemenag Dinyatakan TMS, Waduh
- Kritisi Surat Edaran Pemotongan Dana BOS Madrasah, HNW: Tidak Sejalan dengan Inpres
- Genjot Pemberdayaan Ekonomi Umat, Kemenag Gandeng Kemendes PDTT
- Kemenag Perkuat Tata Kelola Zakat melalui FGD Penyusunan Kebijakan