96 Daerah Antre Dimekarkan

“Kami di DPD menunggu saja hasil evaluasi dari pemerintah. Kalau hasilnya bagus maka pembahasan untuk daerah pemekaran akan dilanjutkan lagi baik di DPR RI dan kami menindaklanjutinya di DPD,” terangnya.

Sebelumnya, di hadapan para bupati/walikota baru yang memenangkan pemilukada belakangan ini, Mendagri Gamawan Fauzi berpesan agar tidak sembarangan merekomendasikan aspirasi pemekaran.

"Hati-hati dengan pemekaran wilayah. Ada yang memang untuk memperpendek rentang kendali sehingga mempermudah pelayanan, tapi ada yang hanya untuk kepentingan elit-elit saja," pesan Gamawan saat membuka acara orientasi para bupati/walikota baru di gedung Badan Diklat Kemendagri, Kalibata, Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia berharap, para bupati/walikota harus melakukan kajian yang cermat dan obyektif terhadap suatu daerah yang diusulkan akan dimekarkan. Dia memberi contoh, ada suatu daerh baru hasil pemekaran, yang ternyata 80 persen wilayahnya terdiri dari hutan lindung. Dengan kondisi seperti itu, sulit untuk melakukan pembangunan. "Sekarang bupatinya pusing karena empat tahun hanya ngurus hutan lindung. Mengajukan izin alih fungsi juga tak gampang," urainya. (sto/sam/jpnn)