96 Ton Jagung Pipil Tak Layak Guna Dimusnahkan Bea Cukai Tanjung Perak

jpnn.com, GRESIK - Bea Cukai Tanjung Perak menggelar pemusnahan 96 ton jagung pipil (corn kernel) di Plant PT Seger Agro Nusantara Jalan Raya Waringin Anom 30, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Jumat (12/7).
Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV Pulung Raharjo mengatakan jagung pipil yang dimusnahkan merupakan barang impor tak layak guna eks fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah mendapatkan izin pemindahtanganan barang dengan cara pemusnahan.
Dia menyampaikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 76/PMK.011/2012, pemindahtanganan barang dan bahan impor untuk keperluan produksi dapat diekspor kembali atau dimusnahkan.
Berdasarkan izin yang diberikan Direktur Fasilitas Kepabeanan, pemindahtanganan barang dilakukan dengan cara pemusnahan.
Adapaun pemusnahan dilakukan dengan cara digiling dengan tujuan menghilangkan fungsi utama dari barang/bahan tersebut dan mencegah pemanfaatan lebih lanjut oleh masyarakat mengingat kondisi barang telah rusak dan tidak layak guna.
“Dengan adanya pemusnahan ini diharapkan dapat memanfaatkan barang impor eks fasilitas dengan baik dalam rangka mendukung perputaran ekonomi nasional,” kata Pulung. (mrk/jpnn)
Bea Cukai Tanjung Perak melaksanakan pemusnahan 96 ton jagung pipil tak layak guna di Gresik
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Bea Cukai Gelar 139 Penindakan Rokok Ilegal di Jateng-DIY Selama Januari, Ini Hasilnya
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Bea Cukai-Polri Gagalkan Penyelundupan 20 Kg Sabu-Sabu di Bengkalis, InI Kronologinya
- Kunjungi Indonesia, GDCE Kamboja Pelajari Cara Bea Cukai Menerapkan Kesetaraan Gender
- Bea Cukai Terbitkan NPPBKC untuk Perusahaan Barang Kena Cukai di Bekasi & Yogyakarta
- Bea Cukai Tindak Rokok Ilegal Senilai Rp 5,4 Miliar di Lampung hingga Awal Februari 2025