97 Ribu PNS Misterius Masih Digaji Puluhan Tahun, Negara Dirampok Triliunan Rupiah

jpnn.com, JACKSONVILLE - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, terungkapnya data PNS fiktif sebanyak 97 ribu orang adalah musibah dalam penataan kepegawaian di tanah air.

Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini, perlu penjelasan yang komprehensif dari berbagai pihak terkait temuan ada 97 ribu PNS dan pensiunan yang ternyata orangnya tidak ada. Selama puluhan tahun, 97 ribu PNS misterius itu masih mendapat alokasi gaji dari negara.

"Komisi II DPR RI akan memanggil Kepala BKN RI, MenPAN-RB, Menteri Keuangan, termasuk Mendagri terkait keberadaan ASN daerah," kata Rifqi, sapaqn akrab Rifqinizamy dalam pesan elektroniknya, Rabu (26/5).

Jika indikasi pelanggaran hukumnya amat kuat, lanjutnya, Komisi II DPR RI atas seizin pimpinan DPR RI bisa memanggil Kapolri, Jaksa Agung, dan Pimpinan KPK untuk mengusut hal ini.

"Negara telah dirampok triliunan rupiah akibat hal ini. Dengan asumsi satu orang PNS berpangkat III/A menerima gaji (pokok) Rp2 juta per bulan. Maka potensi kerugian negara hampir Rp2,5 triliun per tahun," terangnya. 

Jika ini telah berlangsung puluhan tahun, tambah Rifqi, maka nilainya tentu sangat fantastis dan miris di tengah krisis APBN akibat pandemi Covid-19 ini.

Anggota DPR RI Dapil Kalsel I ini mengapresiasi temuan BKN RI tersebut. Ia juga memberikan pandangan positif atas ikhtiar BKN menata data Kepegawaian secara nasional, terpadu dan berbasis online dalam beberapa waktu terakhir ini.

Soal database selalu menjadi persoalan di banyak tempat di Indonesia, termasuk di dunia birokrasi. Rifqi menegaskan, ikhtiar melakukan sentralisasi data, pembaharuan data yang kontinyu, serta akses data yang terbuka oleh publik adalah kebutuhan pengelolaan data kepegawaian.