Abaikan Fakir Miskin, SBY Dianggap Langgar Konstitusi
Senin, 24 Juni 2013 – 20:43 WIB

Abaikan Fakir Miskin, SBY Dianggap Langgar Konstitusi
JAKARTA - Direktur Eksekutif Constitutional dan Electoral Reform Centre, Refly Harun menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini tak hanya melanggar pasal 33 UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional. Refly menganggap SBY juga melanggar Pasal 34 UUD 1945 karena mengabaikan fakir miskin dan anak-anak terlantar.
“Tidak saja Pasal 33 yang saya duga telah dilanggar Presiden. Pasal 34 pun tidak dilaksanakan secara baik. Faktanya, banyak fakir miskin dan anak terlantar yang tidak dipelihara dan diperhatikan negara,” kata Refly Harun, menjawab pertanyaan wartawan, di Jakarta, Senin (24/6).
Konstitusi, lanjutnya, hanya bagus di atas kertas dan indah sebagai slogan kampanye. Sayangnya, para politikus tidak berniat menegakkannya sehingga fungsi check and balance di antara lembaga negara tidak jalan.
"Lembaga-lembaga negara terkesan sepakat melanggar konstitusi dasar. Pelanggaran demi pelanggaran dibiarkan tanpa ada kontrol dari lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga pengawas. Saat ada yang menduga telah terjadi pelanggaran konstitusi oleh penyelenggara negara, publik lebih suka bersikap diam,” tegasnya.
JAKARTA - Direktur Eksekutif Constitutional dan Electoral Reform Centre, Refly Harun menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini tak hanya
BERITA TERKAIT
- Wamenaker Noel Pastikan Kemnaker Berada di Garis Terdepan Perjuangkan Hak Buruh Sritex
- Sachrudin-Maryono: Jadikan HUT Kota Tangerang sebagai Momen Perkuat Kebersamaan & Kolaborasi
- Prof Agus Surono: Jangan Biarkan Satu Institusi Menjadi 'Superbodi'
- Selamat, Guru Besar Untar Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
- Baznas (Bazis) DKI Luncurkan 18 Program Ramadan, Target Kumpulkan ZIS Rp 120 Miliar
- Sritex Setop Operasional 1 Maret, Karyawan Teken Surat PHK