Abaikan Perseteruan, Golkar, PDIP dan PD Mestinya Berkoalisi

Dia menilai pemerintahan yang saat ini berkuasa, adalah pemerintahan tanpa mandat, karena hanya bermodalkan menang dan tidak didukung oleh 50 persen lebih suara pemilih. "Klaim-klaim yang menyebut keberhasilan pemerintah sesungguhnya tidak logis, karena pemerintah tak punya mandat yang semestinya didapat melalui pemilu," tegasnya.

Arbi juga menyesalkan persepsi soal pemerintahan yang kuat, yang dinilainya juga salah kaprah. "Kok, pemerintahan yang kuat itu mengarah pada kepentingan penguasa, bukan kepada kepentingan rakyat?” tanya Arbi pula.

Ini menurutnya, tergambar jelas dari struktur APBN yang hanya mengalokasikan budget bagi rakyat sebesar 20 persen. Sementara sisanya sebesar 80 persen untuk kepentingan pemerintah itu sendiri. "Pragmatisme bangsa ini sudah mengarah kepada pelanggaran UU dan melupakan etika dan estetika," komentar Arbi lagi.

Di tempat yang sama, Satya Arinanto melihat adanya pembelokan tujuan reformasi, yang semula hanya menuntut dua hal, masing-masing kebebasan pers dan mencabut dwifungsi ABRI, kini terperosok menjadi sistem parlementer, yang dimulai ketika DPR secara sengaja dan sistematis melanggar UU. "Akhirnya, partai politik yang tidak lolos PT dibolehkan (juga) mengikuti pemilu langsung," kata Satya.