Abaikan Protokol Kesehatan, Demo Karyawan Hiburan Malam Berpotensi Lahirkan Klaster Baru
jpnn.com, JAKARTA - Demonstrasi pegawai tempat hiburan malam di Balai Kota DKI Jakarta siang tadi dinilai sebagai yang tidak bertanggung jawab dan membahayakan para peserta sendiri. Pasalnya, meski memakai masker, para peserta aksi tidak menerapkan jaga jarak alias social distancing.
Pakar epidemiologi dari FKM Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, situasi wabah COVID-19 di Jakarta saat ini memang belum kondusif bagi operasional tempat hiburan malam. Karena itu, Pemprov DKI sudah tepat melarang aktivitas usaha tersebut.
“Belum waktunya dibuka, memang kan ditunda karena masih meningkat angka Covid-19 nya,” ujar Pandu, Selasa (21/7).
Menurut Pandu, keputusan mengizinkan operasional tempat hiburan malam memang harus diambil dengan penuh kehati-hatian. Pasalnya, lokasi seperti kelab malam dan karaoke sangat rentan terhadap penyebaran virus corona.
Dia pun meminta Pemprov DKI dan pelaku hiburan malam belajar dari kasus yang terjadi di Korea Selatan baru-baru ini. Pemerintah Negeri Ginseng itu sempat mengizinkan tempat hiburan malam beroperasi lantaran merasa wabah sudah reda.
“Namun tiba-tiba angkanya naik lagi dan tempatnya jadi ditutup lagi. Nah, daripada nanti mereka beroperasi, kemudian ditutup lagi karena ada kasus baru, sebaiknya dipersiapkan (protokol) nya untuk dibuka selamanya,” jelas Pandu.
Karena itu, dia menyarankan para pengusaha hiburan malam untuk duduk bersama dengan pakar dan Pemprov DKI untuk mencari solusi bersama.
Pandu menegaskan, demonstrasi dan pemaksaan kehendak tidak akan menyelesaikan masalah. Aksi tersebut justru membahayakan para peserta unjuk rasa yang notabenenya adalah karyawan para bos hiburan malam.
Demonstrasi pegawai tempat hiburan malam di Balai Kota DKI Jakarta siang tadi dinilai sebagai yang tidak bertanggung jawab dan membahayakan para peserta sendiri
- Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Dicopot dari Jabatan Imbas Dugaan Kasus Korupsi
- Kantor Dinas Kebudayaan DKI Digeledah Kejaksaan, Ada Kasus Apa?
- Pemprov DKI Cabut Bantuan untuk Ratusan Siswa, Anggota DPRD Geram
- DPRD dan Pemprov Sepakat Semua SD hingga SMA di Jakarta Gratis Mulai 2025
- Bank DKI Disomasi Terkait Pengambilalihan Aset di Jalan Wijaya
- Tarif Transjakarta, LRT, MRT Hanya Rp 1 pada Hari Pelantikan Presiden