Abaikan Tekanan Politis, Reshuffle Sesuai Kinerja

Pergatian jabatan menteri, sambung dia merupakan kewenangan penuh presiden. Tidak ada peran yang lebih mendominasi dari kewenangan tersebut. Tanggung jawab tersebut pastinya dipahami pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi ini. Boni mengharapkan reshuffle dilihat sebagai langkah perbaikan. Peningkatan kinerja dan pengoptimalan target pembangunan. Tidak sebagai langkah tawar-menawar politik.

“Ini yang perlu dikhawatirkan kalau ternyata jabatan menteri menjadi kepentingan tersebut. Presiden perlu melepaskan peluang itu,” tegasnya. Dia memastikan citra pemerintahan secara perlahan dapat meningkat, seiring dengan kinerja menteri yang baik. Pemilihan dan penempatan menteri yang sesuai dengan porsinya menjadi awal dari proses perubahan tersebut.

Soal jumlah menteri yang berkinerja buruk, Boni secara tegas menyebutkan ada lima menteri yang layakn direshuffle. Mereka adalah para menteri yang secara nyata gagal melaksanakna tugasnya. “Jangan sebut jabatannya. Saya tidak mau intervensi pada pemerintah,” kelitnya.

Pengamat Ekonomi UI, Firmanzah menambahkan rencana reshuffle itu tak bakal mempengaruhi instrument ekonomi makro. Karena pelaku ekonomi sudah sangat memahami perubahan-perubahan tersebut. “Di tataran pelaku ekonomi, isu reshuffle bukan lagi ancaman perubahan ekonomi. Instrumen ekonomi sudah berjalan sendiri tanpa pengaruh politik,” ungkapnya.