Abdul Ghoni Nilai Kritik Zita soal Banjir Jakarta Salah Sasaran

"Jadi, kita tidak bisa hanya sekedar merekomendasikan, lalu menyalahkan Pak Anies, itu tidak mungkin. Karena sejak zamannya Pak Ali Sadikin, Pak Sutiyoso sampai sekarang tidak ada Gubernur yang bisa mengatasi banjir Jakarta," ucap Ketua Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) periode 2021-2026 itu.

Anggota DPRD DKI tiga periode ini menyebut, mestinya, studi banding untuk mendalami solusi penanggulangan banjir bisa dilakukan ke negara-negara yang sudah terbukti mengatasi lersoalan banjir. Misalnya, Malaysia dan Jepang.

"Ya, kalau mau studi banding yang bener ke Japang dan Malaysia yang relatif berhasil menangani banjir. Saya dulu sudah pernah studi banding ke sana, di Malaysia misalnya, disana jalan tol bawahnya bisa menampung air, jadi air masuk dibawah jalan-jalan tol. Begitu juga di Jepang, itu punya DAM besar, yang bisa menampung sampai 3 juta kubik air," papar Ghoni.

Lebih jauh, Anggota Komisi D DPRD DKI ini menjelaskan, bahwa persoalan utama banjir Jakarta ada di 13 sungai di DKI Jakarta yang kondisinya sudah mengalami pendangkalan, penyempitan hingga pencemaran sampah. Akibatnya, tingginya volume air tidak mungkin lagi tertampung.

Namun, kata dia, untuk kewajiban normalisasi 13 sungai itu kewenangannya ada di pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Inilah yang membuat penanganan banjir di DKI lambat.

"Bu Zita juga seharusnya sudah tahu ini, bahwa kewajiban normalisasi 13 sungai itu di PUPR. Sedangkan kewajiban Pemprov DKI itu hanya sebatas pembebasan lahannya. Kalau PUPR ada kendala di pembebasan lahan, bilang aja ke Pemprov DKI, pasti diberesin. Kita ada anggarannya kok," tegas Ghoni. 

"Tapi, ini PUPR-nya gimana ya, sampai sekarang Kali Ciliwung dan Kali Krukut saja belum selesai," katanya.

Karena itu, menurut Ghoni tidak tepat kalau persoalan banjir Jakarta terus menerus saling menyalahkan. Dia pun meminta semua pihak untuk memahami persoalan banjir yang tidak sederhana.