Abdul Hakim Beber Kinerja Setahun jadi Anggota DPD

jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Anggota DPD Abdul Hakim memaparkan hasil kerja selama setahun lebih menjalankan amanat konstitusi sebagai senator perwakilan Lampung. Dia juga meminta saran kepada media massa agar lebih baik menjalankan amanat.

Hakim mengaku telah melakukan pengawasan penyaluran bantuan untuk UMKM agar berjalan sesuai aturan dan efektif. Menurutnya, pengembangan UMKM juga dilakukan dengan mendorong perbankan Himbara dan swasta proaktif mendukung pemulihan usaha.

“Melalui kemudahan akses permodalan, pendampingan usaha dan akses pasar,” katanya saat dialog dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah bersama puluhan awak media dalam rangka reses di Bandarlampung, Minggu (20/12).

Ia mengaku memperjuangkan dan mengawal dana desa agar efektif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dia mendukung aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Siskeudes digunakan untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan pemerintah secara gratis. Pemerintah kabupaten/kota juga dapat menggunakan Siskeudes untuk mengompilasi APBDesa dan laporan realisasi APBDesa semua desa.

Menurutnya, Provinsi Lampung terdiri dari 2.435 desa. Terbagi menjadi 5 kategori yakni desa mandiri (6 desa), desa maju (232 desa), desa berkembang (1675 desa), desa tertinggal (503 desa), dan desa sangat tertinggal (19 desa).

Ia mengatakan seluruh desa sudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Sebab, pemerintah kabupaten mempersyaratkan pencairan dana desa dalam pelaporan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes. “Walaupun sebagian besar masih offline disebabkan masih tidak ada sinyal (blankspot),” ujarnya.

Hakim sudah mengunjungi Desa di Pringsewu, Lampung Selatan, Tanggamus dan Pesawaran bersama BPKP untuk memastikan pengelolaan dana desa dan penggunaan aplikasi Siskeudes.