Abdul Halim Minta Pemerintah Dorong Aktivitas Nelayan Nasional di Laut Natuna

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, mendesak pemerintah terus mendorong aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan Indonesia di Laut Natuna semakin semarak.

Dengan adanya aktivitas tersebut menegaskan bahwa laut Natuna merupakan bagian dari perairan Indonesia.

"Dalam diplomasi internasional, kehadiran merupakan kata kunci yang harus dimenangkan," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, di Jakarta, Minggu.

Untuk itu, Abdul Halim juga sepakat bahwa KKP harus benar-benar membangun sektor kelautan dan perikanan nasional secara terus-menerus sehingga eksistensi NKRI betul-betul terasa nyata di Natuna.

Hal tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan dengan membawa semua kementerian/lembaga negara menggelar kekuatan secara kolektif sesuai tupoksinya secara koordinatif di beranda negeri ini.

"Dengan cara itulah, kita bisa memenangkan pertarungan menghadapi klaim tak berdasar dari Tiongkok atau negara lainnya," katanya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pembelian kapal pelayaran samudera (ocean going vessel) berukuran besar untuk menjaga laut Indonesia.

Hal itu dilakukan menyusul insiden masuknya kapal penjaga pantai China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang mengawal beberapa kapal ikan asal negeri panda itu di perairan tersebut Desember 2019.

"Saya tadi usul supaya ada kapal ocean going yang lebih panjang. Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Tadi dengan Pak Bowo (Prabowo Subianto) mau beli yang 138-140 meter frigate," katanya.