Abdullah Siap Akurkan KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian
Selasa, 29 September 2009 – 20:13 WIB
Abdullah Hehamahuwa. Foto: Agus Srimudin/JPNN.
JAKARTA - Penasehat KPK Abdullah Hehamahuwa mengaku siap jika dipercaya oleh Tim 5 untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK. Jika terpilih, meski jabatannya bakal berlangsung singkat, Abdullah mengaku sudah punya agenda sendiri. Terutama katanya, bagaimana mengubah anggapan kejaksaan dan kepolisian bahwa KPK adalah saingan - atau bahkan ancaman - dalam pemberantasan korupsi. "Kami minta kepolisian dan kejaksaaan bisa lebih profesional, kredibel, transparan dalam menangani kasus-kasus," tegas Abdullah.
Menurut Abdullah, yang harus disadari adalah bahwa tugas pemberantasan korupsi tak selamanya dipegang KPK. Cepat atau lambat, tugas ini akan kembali ke kejaksaan dan kepolisian, terutama bila keduanya dinilai sudah mampu berbuat seperti KPK. "Mungkin 10, 15, atau 20 tahun lagi. KPK nantinya hanya (akan) melakukan fungsi koordinasi, supervisi dan pencegahan," paparnya, Selasa (29/9).
Sebaliknya, kata Abdullah pula, jika kondisinya tetap seperti sekarang, di mana KPK dimusuhi oleh kejaksaan dan kepolisian, maka bisa saja UUD 1945 diamandemen, untuk kemudian disebutkan KPK dibentuk secara permanen. Mantan aktivis ini tak membantah adanya anggapan bahwa KPK bersikap keras terhadap kejaksaan dan kepolisian. Namun katanya, hal itu bukan karena persaingan, melainkan lantaran KPK ingin tugas pemberantasan korupsi itu dikembalikan kepada kepolisian dan kejaksaan paling lambat 15 tahun.
Baca Juga:
JAKARTA - Penasehat KPK Abdullah Hehamahuwa mengaku siap jika dipercaya oleh Tim 5 untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK. Jika terpilih,
BERITA TERKAIT
- Wamenag Minta PUI Inisiasi Silaturahim Akbar Ormas Islam
- Modena Pure Hub Dukung Gerakan Refill & Daur Ulang Plastik di CFD Sudirman
- Apakah Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya
- 60 Influencer Terpilih Jadi Penebar Kebaikan Hijab Tiebymin
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru