Abraham Samad: Sulit Dibantah ini Berhubungan Dengan BG

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut masalah hukum yang kini dihadapi dirinya dan pimpinan lainnya merupakan upaya kriminalisasi.
Ia juga yakin masalah ini merupakan buntut dari penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.
"Laporan-laporan pidana yang ditujukan kepada seluruh pimpinan KPK ini bertujuan untuk mengkriminalisasi. Dan sulit dibantah bahwa ini berhubungan dengan penetapan BG sebagai tersangka," kata Abraham di Gedung KPK, Senin (2/2).
Dikatakannya, penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka adalah murni berdasarkan proses hukum. Ia menjamin tidak ada motif politik di balik keputusan KPK tersebut.
Karena itu, Abraham meminta semua pihak untuk percaya dan menghormati lembaganya. "KPK sama sekali tidak ada niat untuk sok dan berada di atas hukum bahkan apa yang kami lakukan saat ini adalah upaya untuk menegakkan hukum terkait penanganan kasus BG," paparnya.
Meski meyakini dirinya tengah dikriminalisasi, Abraham tetap membuka pintu bagi pengawasan internal KPK untuk menyelidiki dirinya. Menurut pria asal Makassar ini, para pimpinan lainnya juga mengambil sikap yang sama.
"Saya dan pimpinan lain telah mempersilakan bagian pengawasan internal KPK untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melakukan penelitian-penelitian lebih jauh terhadap seluruh pimpinan KPK," pungkasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut masalah hukum yang kini dihadapi dirinya dan pimpinan lainnya merupakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prof Agus Surono: Jangan Biarkan Satu Institusi Menjadi 'Superbodi'
- Selamat, Guru Besar Untar Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
- Baznas (Bazis) DKI Luncurkan 18 Program Ramadan, Target Kumpulkan ZIS Rp 120 Miliar
- Sritex Setop Operasional 1 Maret, Karyawan Teken Surat PHK
- Menteri Trenggono: Kades Kohod & Staf Diberi Waktu 30 Hari Bayar Denda Rp 48 M
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah