Abraham Samad Tersangka, Empat Pakar HTN Datangi KPK
jpnn.com - JAKARTA - Empat pakar hukum tata negara (HTN) datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (12/2) sore. Keempat pakar itu adalah Denny Indrayana, Zainal Arifin Mochtar, Refly Harun dan Saldi Isra.
Mereka menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) di kantor komisi antirasuah itu. Menurut Denny, kedatangannya bersama Zainal, Refly dan Saldi untuk melakukan diskusi terkait perkembangan terkini terkait krisis yang tengah dihadapi KPK.
"Tadi siang saya di telepon Zainal Arifin Muktar untuk kumpul, jadi saya kira mau diskusi saja dengan Pak BW (Bambang Widjojanto, red). Tentu menyikapi situasi terakhir ya. Insya Allah apa solusi terbaik yang bisa kita berikan untuk keselamatan negara," kata Denny saat baru tiba di Gedung KPK.
Namun, mantan wakil menteri hukum dan HAM itu tidak berbicara banyak mengenai topik yang akan dibahas dengan BW. Ia hanya memastikan bahwa hal yang akan dibahas adalah penetapan status tersangka kepada Ketua KPK Abraham Samad.
Denny menilai penetapan Abraham sebagai tersangka pemalsuan dokumen kependudukan semakin mendorong KPK ke jurang kelumpuhan. Karena itu, kini tindakan tegas dan cepat dari penguasa semakin diperlukan.
"Yang pasti setelah AS jadi tersangka, satu lagi menjadi lebih relevan adalah mengeluarkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) KPK sekarang. Karena sebentar lagi pimpinan tinggal dua yang aktif," pungkasnya.(dil/jpnn)
JAKARTA - Empat pakar hukum tata negara (HTN) datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (12/2) sore. Keempat pakar itu adalah Denny Indrayana,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kemensos Salurkan Bantuan untuk Lansia Terdampak Longsor di Boyolali
- Kick-Off Meeting Program & Anggaran 2025, Dirjen Bina Adwil Minta Jajaran Sukseskan Asta Cita
- Bambang Widjanarko PKPN Singgung soal Evaluasi Kabinet Merah Putih
- Ide Terobosan Seleksi PPPK 2024, Formasi Kosong Dialihkan Saja
- Data Terbaru Jumlah Pelamar PPPK 2024 Tahap 2, Target Belum Tercapai
- Diskusi dengan Kemenkeu, Kementrans Menjajaki Skema Kerja Sama Badan Usaha