Absen Sidik Jari, Tak Jamin Anggota DPR Rajin

JAKARTA--Keberadaan finger print (absen sidik jari) bagi Anggota DPR khususnya untuk kehadiran rapat paripurna bukan solusi utama bagi mengatasi persoalan wakil rakyat yang sering mangkir.

Menurut Direktur Advokasi dan Monitoring PSHK, Ronald Rofiandry, perlu diingat bahwa keberadaan finger print sebatas alat dokumentasi yang bisa diverifikasi.

"Yang terpenting, dari data yang tersimpan harus ditindaklanjuti dalam rangkaian evaluasi kinerja anggota DPR dan bagaimana itu bisa dipertanggungjawabkan ke publik," katanya di Jakarta, Sabtu (26/11).

Ia menambahkan, sekedar mengandalkan finger print mampu mengurangi tingkat kedisiplinan anggota DPR tentu salah arah. "Perlu kerja-kerja lanjutan, seperti memerkuat Badan Kehormatan (BK), melonggarkan aturan penghukuman yang ternyata disadari mempersulit BK sendiri dalam menjerat anggota DPR," katanya.