Aceh Istimewa

Setahun Aceh bisa mendapat dana otonomi khusus Rp 7,5 triliun. Itu dana untuk pembangunan, pemeliharaan sampai pengentasan kemiskinan. Jenis dana itu akan berakhir tahun 2028 kelak.

Hasilnya: masih termiskin kedua di Sumatera.

Tentu DPR-A punya alasan khusus tidak mau Marzuki diperpanjang. Mulai soal komunikasi politik sampai soal teknis izin tambang.

Misalnya, soal kehadiran Marzuki di pleno DPRA. Dari 30 kali. Pleno ia hanya hadir 7 kali. Itu dianggap sebagai tanda kurang harmonisnya hubungan dengan DPRA.

Hari-hari ini para tokoh politik Aceh beterbangan ke Jakarta. Lobi dan kontra lobi saling berganti. Pusat masih sangat berarti.

Daerah Istimewa Aceh lagi menanti takdir yang terkini.

Sejak perdamaian tercapai telah ganti-berganti orang dan golongan yang berkuasa.

Belum ada yang benar-benar istimewa. (*)