Aceh Perlu Road Map Syariat Islam

Dalam diskusi tersebut, para pakar menghasilkan lima rekomendasi untuk perbaikan konsep dan kebijakan syariat Islam di Aceh yaitu pertama, mengusulkan dan mendesak Pemerintah Aceh/Kab/Kota untuk melakukan penyempurnaan konsep yang  telah disusun oleh  (Majelis Pendidikan Daerah) MPD.

kedua, kebijakan tentang  Syariat Islam  yang konprehensif dan tidak parsial yang mampu menjawab masalah-masalah di masyarakat secara lebih baik. Ketiga, mendorong pemerintah untuk memfasilitasi forum yang melibatkan ulama/akademisi/cendekiawan untuk membuat  konsep pelaksanaan Syariat Islam yang dapat dipakai oleh pemerintah saat menyusun dan menjalankan kebijakan terkait Syariat Islam serta menyusun road map pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Keempat, mendorong DPRA untuk membahas kembali Rancangan Qanun Jinayah dan Rancangan Qanun Hukum Acara Jinayah agar penerapan Syariat Islam di Aceh mempunyai kepastian hukum serta lebih berkeadilan dalam pelaksanaannya. kelima, mendorong Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota untuk membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan tentang Syariat Islam sebelum diimplementasikan.

Sementara rekomendasi keenam, khusus untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk merevisi kebijakan “larangan duduk mengangkang”  agar lebih spesifik dan tidak universal Sehingga tidak menimbulkan polemik yang meresahkan masyarakat.