Achmad Baidowi: Poros Ketiga Sekadar Wacana
jpnn.com, JAKARTA - Wasekjen PPP Achmad Baidowi menilai pembentukan poros ketiga di pilpres 2019 mendatang hanya sekadar wacana yang belum tentu terealisasi di lapangan. Menurut dia, sebagai sebuah wacana, pembentukan poros ketiga itu sah-sah saja.
“Tapi, saya kok melihat belum ada keseriusan lebih lanjut. Siapa inisiatornya yang bisa membentuk 20 persen atau 25 persen suara hasil pemilu yang lalu, itu kami belum melihat keseriusan,” kata Baidowi di gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/5).
Hanya saja, Baidowi mengatakan, dalam politik tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Segala sesuatunya memungkinkan, tapi tentu ada hitung-hitungan politiknya. Namun sampai saat ini PPP belum melihat keseriusan dari partai politik yang mewacanakan poros ketiga.
“Karena sampai saat ini juga yang poros ketiga siapa, capres yang diajukan siapa, kan belum ada. Baru ada blok Joko Widodo dan Prabowo Subianto,” jelasnya.
Dia menegaskan, kehadiran poros ketiga tidak akan mengganggu koalisi pendukung Jokowi. Sebab, ujar dia, presiden nanti adalah hasil dari pilihan rakyat langsung, bukan partai politik.
Karena itu, ujar dia, meski hanya didukung partai politik yang sedikit, tidak menutup kemungkinan bisa memenangkan pertarungan.
“Kalau disampaikan ada pengaruhnya (poros ketiga), memang ada sedikit pengaruh tetapi tidak hanya Pak Jokowi. Kalaupun berpengaruh misalnya ada salah satu partai yang digadang-gadang akan merapat ke Prabowo, tiba-tiba dia bikin poros baru ya berpengaruh juga ke mereka,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa poros ketiga sangat bergantung kepada dua hal jika semua partai yang berkoalisi sudah cocok. Dia mengatakan, koalisi harus tumbuh konseptual dan sharing of power. Konseptual maksudnya adalah perencanaan masa depan pemerintahan. Sharing of power-nya juga harus jelas.
Kehadiran poros ketiga tidak akan mengganggu koalisi pendukung Jokowi. Sebab presiden nanti adalah hasil dari pilihan rakyat langsung, bukan partai politik.
- DPR Setuju Program Pembatasan BBM Subsidi, Asalkan..
- Datangi MKD, IMM Laporkan Legislator yang Memimpin Rapat RUU Pilkada
- Parlemen Dikepung Massa, Pimpinan Baleg DPR Sebut Tak Ada Pengesahan RUU Pilkada
- Keganjilan Rapat DPR Bahas RUU Pilkada, Tak Ada Keterbukaan Informasi hingga Penjagaan Brimob Bersenjata
- Deddy Sitorus Bicara Soal Perubahan Sikap Jokowi Setelah Pilpres 2019, Jleb Banget!
- Muncul Persoalan Perubahan Kuota Haji, Pansus Bisa Saja Melibatkan KPK