Achsanul Qosasi Tersangka Korupsi, ART Suarakan Save BPK RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Abdul Rachman Thaha menyoroti independensi, integritas, dan profesionalisme kelembagaan BPK RI setelah pimpinan institusi itu, Achsanu Qosasi jadi tersangka korupsi.
Achsanu ditetapkan Kejaksaan Agung (kejagung) menjadi tersangka ke-16 dalam kasus mega korupsi BTS Bakti Kominfo yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,32 triliun.
Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa di Jakarta, Jumat (3/11/2023). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Kejagung masih mendalami dan mencari alat bukti ke mana aliran uang Rp 40 miliar yang diterima Achsanul Qosasi dari terdakwa kasus korupsi BTS.
Abdul Rachman menyebut keterlibatan oknum pimpinan BPK RI dalam pusaran korupsi sangat disayangkan.
"Ini tentunya perlu disikapi dengan cepat untuk mencarikan solusi demi menyelamatkan BPK RI sebagai lembaga tinggi negara," kata anggota Komisi I DPD RI itu di Jakarta, Senin (13/11).
Senator yang beken disapa dengan inisial ART itu meminta BPK RI sebagai lembaga negara yang berfungsi melakukan audit penggunaan keuangan negara, jangan sampai tercederai korupsi.
Ketika BPK sudah terkontaminasi kasus korupsi, kata ART, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan penyelamatan terhadap lembaga tersebut.
Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) menyuarakan penyelamatan terhadap BPK RI setelah Achsanul Qosasi jadi tersangka korupsi BTS Kominfo.
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof
- Analisis Kasus Tom Lembong dan Hasto, Eks Wakapolri Sebut KUHAP Sudah Mati
- Pakar: KPK Bisa Tahan Hasto Kristiyanto Meski Ajukan Praperadilan
- KPK Diminta Fokus Bangun Sistem Antikorupsi, Bukan Melemahkan Sesama Penegak Hukum
- Senator NTT Abraham Liyanto Luncurkan Buku Keempat