Ada 11 UU Tabrakan dengan UU Pemda
Rabu, 28 Juli 2010 – 13:31 WIB
Dijelaskan Gamawan, sinkronisasi UU ini sesuai dengan ketentuan di UU Nomor 32 bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan daerah harus mengacu kepada UU Pemda itu. Dia memberi contoh di Jepang, setelah diberlakukannya UU otonomi daerah di sana, ada 170 UU yang harus direvisi untuk disesuaikan dengan UU pemda. "Kita berapa buah? Paling sepuluh atau sebelas," ujarnya. (sam/jpnn)
JAKARTA -- Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan ada 11 Undang-Undang (UU) yang tidak sinkron dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 12 Serikat Pekerja Gugat UU Tapera ke MK Karena Dianggap Memberatkan
- Kenduri Swarnabhumi 2024: Sukses Gelar 7 Festival, Generasi Muda Selalu Dilibatkan
- Seleksi Capim KPK Ketat, Pansel: Banyak yang Bagus
- Sediakan Transportasi Gratis bagi Atlet, Kadishub: PON XXI Harus Dongkrak Pariwisata Sumut
- Berhasil Menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Jateng Terima Dana Insentif Fiskal Rp 5,6 M
- Bareskrim Sita Aset Terpidana Narkoba Hendra Sabarudin Sebesar Rp 221 Miliar