Ada 132 Instansi Pusat dan Daerah Tak Diberi Tambahan Formasi ASN 2014

jpnn.com - JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan bahwa 123 pemerintah daerah dan sembilan instansi pusat tidak mendapatkan tambahan formasi aparatur sipil negara (ASN). Kepastian itu mengacu pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) perihal persetujuan tentang penambahan ASN tahun 2014.

“Dalam proses rekruitmen CPNS 2014 ada beberapa K/L (kementerian/lembaga, red) dan daerah yang tidak mendapat alokasi formasi,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, Selasa (22/7).

Dipaparkannya, sesuai Surat Menteri B-2550/M.PAN-RB/06/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi ASN Tahun 2014, maka untuk formasi jabatan pelaksana (jabatan fungsional umum) harus memuat kualifikasi pendidikan, golongan/ruang, jumlah, dan alokasi untuk masing-masing jabatan (unit kerja penempatan). Sedangkan untuk formasi jabatan fungsional (jabatan fungsional tertentu) harus memuat jenjang jabatan, kualifikasi pendidikan, golongan/ruang, jumlah, dan alokasi untuk masing-masing jabatan (unit kerja penempatan).

Sedangkan 9 K/L yang tidak memperoleh alokasi ASN 2014 antara lain Kementerian Koperasi dan UKM, KemenPAN-RB, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Lembaga Pengetahuan Ilmu Indonesia (LIPI), Badan Pengawas Teknik Nuklir, Kepolisian Negara RI (Polri), Sekretariat Jendral DPR-RI dan Sekretariat Komisi Nasional HAM. Sementara 123 daerah yang tak mendapat alokasi tambahan tersebar di 29 provinsi.

Terkait alokasi tambahan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Tumpak mengatakan bahwa prioritasnya untuk mengisi kebutuhan yang menunjang akselerasi pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sebagaimana regulasi yang berlaku.(esy/jpnn)