Ada 314 Usulan Pemekaran Daerah, tapi Mohon Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memohon maaf pada semua pihak terkait, karena sampai saat ini pemerintah belum dapat membuka kembali kran moratorium pemekaran daerah.

"Saya mohon maaf, pemekaran untuk DOB (daerah otonomi baru,red) ditangguhkan. Sudah ada masuk 314 usulan, baik provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (20/12).

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengakui, sejumlah pihak berharap kran dibuka kembali, namun dalam jumlah terbatas.

Antara lain sebagaimana disuarakan Dewan Perwakilan Darah (DPD). Namun hal tersebut tetap tak dapat dipenuhi.

"Kalau satu diloloskan, maka yang lain akan menuntut," ucapnya.

Saat ditanya alasan moratorium tak juga dicabut, Tjahjo menyebut beberapa penyebab. Antara lain, terkait kelengkapan lembaga pendukung yang belum memadai.

"Sekarang saja, itu ada seorang komandan kodim itu wilayahnya meliputi hingga tujuh kabupaten/kota. Kemudian Kapolres merangkap 2/3 wilayah. Jadi bukan hanya soal hanya pemerintahan, tapi juga lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan," ucapnya.

Pemekaran, kata mantan anggota DPR ini, juga perlu mempertimbangkan hal-hal lain di luar anggaran. Misalnya, sosial, politik, ekonomi dan budaya dan masalah geografi.