Ada 50 Ribu Anak-Anak TKI di Sabah dan Serawak

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia(TKI) di Malaysia. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Razak di Putrajaya, Jumat (06/02) lalu yang menyepakati kemudahan izin bagi pendirian Community Learning Centers (CLCs) di Sabah dan Sarawak.
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak TKI yang berada di luar negeri harus diperbanyak agar mereka bisa belajar di sekolah yang layak dan tumbuh berkembang dengan baik.
"Penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak TKI harus dipermudah. Tak hanya di Malaysia tapi juga di berbagai negara penempatan TKI lainnya," kata Hanif di kantor Kemenaker di Jakarta, kemarin (11/2).
Menurut Hanif, keberadaan anak-anak TKI rentan putus sekolah dan proses tumbuh kembangnya perlu lebih diperhatikan. Oleh karena itu akses pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan serta kehidupan yang layak sangat dibutuhkan oleh anak-anak TKI.
"Pemerintah kedua negara wajib memberikan akses pendidikan bagi setiap anak TKI sebagaimana yang diamanatkan UNESCO. Pendidikan bagi ribuan anak-anak TKI yang berada di Malaysia harus terjamin," imbuh Hanif.
Diperkirakan sedikitnya ada 50 ribu anak TKI yang berada di Sabah dan Sarawak. Sebagian besar merupakan anak-anak TKI yang bekerja di ladang dan perkebunan yang menjadi kantung-kantung TKI di Malaysia.
Selama ini, menurut Hanif jumlah sekolah dan jenjang pendidikan lanjutan yang tersedia bagi
anak TKI masih terbatas. Selain itu, sarana-prasarana dan fasilitas sekolah yang layak pun masih dirasakan kurang memadai.
Kendala lainnya, yang dihadapi, ujar Hanif adalah masih minimnya jumlah tenaga pengajar. Terutama tenaga-tenaga pengajar yang bersedia mengajar di sekolah-sekolah yang berada di kawasan-kawasan terpencil dan jauh.
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyediakan
- Bea Cukai Musnahkan Rokok dan MMEA Ilegal Bernilai Rp 20,1 Miliar di Cirebon
- Hasil Audit, Sebegini Jumlah Peserta Seleksi PPPK Tahap 1 Dibatalkan Kelulusannya
- Bocah 6 Tahun Tewas Terjepit Pipa Kolam Renang di Garut
- Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan