Ada 593 Sengketa Batas Daerah

Sedangkan Direktur Perbatasan Ditjen PUM, Eko Wibowo, mengatakan bahwa Mendagri sudah menerima rekomendasi dari beberapa Gubernur terkait tapal batas. Menurutnya, jika Gubernur sudah memberi rekomendasi dan bupati sudah saling sepakat maka Depdagri langsung menetapkan perbatasannya.

"Pada dasarnya, cukup rekomendasi dari Gubernur, karena gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah, tetapi untuk demokrasi tetap dimintai keterangan dari kepala daerah yang bersengketa. Mendagri tetap akan membuat Permendagri tentang tapal batas berdasar rekomendasi dari gubernur,” pungkasnya.(gus/JPNN)