Ada 6.000 Perizinan Rawan Konflik
Senin, 04 Maret 2013 – 06:17 WIB
JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa meminta kepala daerah asal PAN, melakukan moratorium perizinan. Sebab perizinan yang sembarangan bisa mengakibatkan rawan konflik.
"Karena sekali diputuskan, jika tidak clean and clear bisa menimbulkan konflik. Ada enam ribu perizinan yang tumpang tindih rawan konflik," kata Hatta, usai memberi arahan pejabat eksekutif dari menteri, gubernur, bupati, wali kota serta wakilnya, Minggu (3/3), di Jakarta.
Baca Juga:
Menteri Koordinator Perekonomian itu meminta pejabat publik dari PAN untuk mengambil peran menjaga akuntabilitas dan transparansi setiap proses pemberian izin.
"Penting untuk melakukan moratorium perizinan yang diduga masih belum matang betul, karena rawan tumpang tindih," ujar
JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa meminta kepala daerah asal PAN, melakukan moratorium perizinan. Sebab perizinan yang sembarangan
BERITA TERKAIT
- Polri Identifikasi 3 Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza, Berikut Identitasnya
- Keterangan Ahli Hukum Agraria Kuatkan Kepemilikan Lahan SPBE Kalideres
- Agustina Wilujeng Siap Ikuti Retreat yang Diprakarsai Presiden Prabowo di Magelang
- Pelapor Desak KPK Tindaklanjuti Laporan Pelelangan Aset
- Menjelang Valentine 2025, Industri Cokelat Indonesia Kian Kompetitif
- Imbas Banjir Grobogan, Ribuan Penumpang KA Batal Berangkat, Perjalanan Dialihkan