Ada 6.000 Perizinan Rawan Konflik
Senin, 04 Maret 2013 – 06:17 WIB
JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa meminta kepala daerah asal PAN, melakukan moratorium perizinan. Sebab perizinan yang sembarangan bisa mengakibatkan rawan konflik.
"Karena sekali diputuskan, jika tidak clean and clear bisa menimbulkan konflik. Ada enam ribu perizinan yang tumpang tindih rawan konflik," kata Hatta, usai memberi arahan pejabat eksekutif dari menteri, gubernur, bupati, wali kota serta wakilnya, Minggu (3/3), di Jakarta.
Baca Juga:
Menteri Koordinator Perekonomian itu meminta pejabat publik dari PAN untuk mengambil peran menjaga akuntabilitas dan transparansi setiap proses pemberian izin.
"Penting untuk melakukan moratorium perizinan yang diduga masih belum matang betul, karena rawan tumpang tindih," ujar
JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa meminta kepala daerah asal PAN, melakukan moratorium perizinan. Sebab perizinan yang sembarangan
BERITA TERKAIT
- Kebakaran Terjadi di Gedung Bakamla RI, Ini Dugaan Penyebabnya
- Siap Diresmikan Presiden, Brantas Abipraya Percantik Kawasan Wisata Borobudur
- Kasus Video Syur Oknum Guru & Siswi MAN Gorontalo, Jejak Puan Bela Kepentingan Korban
- Besok Pengumuman Pendaftaran PPPK 2024, Honorer Tercecer & Lulusan PPG, Sabar ya
- Polisi Sudah Tahu Pelaku yang Membubarkan Paksa Diskusi di Kemang
- Diskusi di Kemang Dibubarkan Paksa, Komnas HAM Angkat Bicara