Ada 6.000 Perizinan Rawan Konflik

Dimintai penegasan soal izin sektor apa saja yang harus dimoratorium, Hatta mencontohkan, misalnya di satu daerah sudah ada izin kebunnya, kemudian diberi lagi izin mineralnya maka akan menyebakan tumpang tindih perizinan. Menurutnya, inilah yang menyebabkan rawan konflik.

"Sekali diputuskan bisa menimbulkan konflik kalau tidak clean and clear," jelasnya lagi. (boy/jpnn)