Ada 7.376 Hotspot di Lahan 235 Perusahaan, Ini Seharusnya Jadi Atensi Kapolri
jpnn.com, PONTIANAK - Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat (Kalbar) Hendrikus Adam menyebut ada 7.376 hotspot (titik panas) terpantau pada 235 lahan konsesi sawit dan HTI di provinsi itu sepanjang bulan Agustus 2023.
Namun, Walhi menyebut masih nihil proses hukum terhadap penanggung jawab usaha yang diduga terjadi kebakaran lahan dan hutan (karhutla) pada lahan konsesinya.
Adam menyebut secara praktik, nihilnya proses hukum terhadap penanggung jawab usaha yang diduga terjadi kebakaran pada konsesinya bagi kami sangat tidak biasa dan ada kesan terjadi pembedaan perlakuan.
"Sementara warga yang diduga terlibat karhutla justru lebih sigap diproses hukum dan hal ini kami nilai justru menjadi ?pres?eden buruk bagi upaya penegakan hukum terkait karhutla di Kalimantan Barat saat ini," kata Adam di Pontianak, Minggu (3/9).
Dia juga menilai ?respons pemerintah dan penegak hukum saat ini dibanding sebelumnya ??cenderung berbeda meski ada indikasi kebakaran pada konsesi perusahaan sawit dan HTI.
Menurut Adam, pada 2018 dan 2019, misalnya, tindakan penyegelan dilakukan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Sementara pada periode saat ini, belum ada konsesi yang diproses secara hukum. Berbeda dengan kasus warga yang diduga terlibat karhutla justru ada yang diproses hukum.
Prese?den tidak baik seperti ini disebut Adam kian menguatkan dugaan bahwa ‘budaya penegakan hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas’ masih dipertontonkan oleh institusi yang diharapkan.
Walhi menyebut adanya 7.376 hotspot di lahan sakit dan HTI di Kalbar yang terindikasi sebagai karhutla seharusnya jadi atensi Kapolri.
- Holding Perkebunan Nusantara Siap Implementasikan Intercropping Padi Gogo di Lahan PSR
- Perayaan HUT YBB Berlangsung Meriah, 5 Kapolri Senior Hadir
- Bea Cukai dan TNI Terus Bersinergi Memperkuat Pengawasan di Jatim dan Kalbar
- Warga Indonesia di Los Angeles Harus Mengungsi Akibat Kebakaran
- Kapolri: Direktorat PPA-PPO Hingga Polda-Polres Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak
- Kapolri Minta Para Penyidik Cegah Potensi Kebocoran Anggaran Negara