Ada Apa di Balik Proyek Kartu Prakerja? Kenapa KPK Diminta Turun Tangan?

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta KPK turun tangan mengusut tuntas penunjukan langsung platform digital tanpa tender, untuk proyek Kartu Prakerja yang menelan anggaran Rp 5,6 triliun.

Politikus PDI Perjuangan yang karib disapa Teri itu mengatakan, sebenarnya gagasan Presiden Joko Widodo soal Kartu Prakerja itu sangat bagus.

"Namun, implementasinya dipangkas sama orang-orang yang tidak benar. Implementasinya dipenggal. Bagaimana bisa delapan vendor digital tanpa tender diberikan kuota raksasa oleh pemerintah," kata Teri saat rapat Komisi III DPR dengan pimpinan Ketua KPK Firli Bahuri Cs, Rabu (29/4).

Dia pun mempertanyakan bagaimana mekanisme sebenarnya sehingga tiba-tiba ada penunjukan langsung kepada vendor.

"Siapa yang tunjuk, atas dasar apa? Bagaimana mekanisme pengawasannya?" ungkap dia.

Apalagi, lanjut dia, salah satu staf khusus presiden menjadi pemilik sekaligus pengelola bisnis vendor Kartu Prakerja.

"Alamat pemilik saham dan beneficial owner-nya ada di luar negeri lagi. Ini tidak cukup dengan mundur saja. Harus diusut siapa terlibat," kata Teri.

Belum lagi, kata dia, bicara soal perilaku salah satu staf khusus yang menerbitkan surat dengan kop Sekretariat Kabinet ke para camat yang berpotensi conflict of interest dan mengandung unsur dugaan korupsi.