Ada Aroma Perpecahan di Kabinet SBY-Boediono
Selasa, 20 November 2012 – 05:48 WIB
JAKARTA – Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardie menilai ada dua hal yang tergambar dari laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya kongkalikong oknum DPR di tiga kementerian.
“Pertama saya melihat ada perpecahan di kabinet. Kedua, jika memang benar Dipo melapor atas inisiatif pribadi, artinya dia juga tidak percaya kepada Presiden SBY. Seharusnya dia memberitahu SBY terlebih dulu. Kemudian presiden memanggil menteri tersebut. Apa Dipo tidak percaya kalau presiden bisa menyelesaikan masalah ini,” terangnya kepada wartawan, Senin (19/11).
Baca Juga:
Lebih lanjut juru bicara mantan Presiden Gus Dur ini juga menduga ada kekecewaan dalam diri Dipo sehingga lebih memilih melaporkan dugaan adanya permainan anggaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adhie yakin Dipo ke KPK membawa data yang akurat. Pasalnya, di semua kementerian memang ada praktik korupsi. “Bisa jadi tiga kementerian ini yang tidak disukai Dipo,” paparnya.
Adhie juga mengaku aneh dengan aksi Dipo tersebut. Jika memang Dipo percaya pada presiden tentu dia akan memilih melapor ke Kepolisian dan Kejaksaan. Karena, dua lembaga penegak hukum ini berada di bawah presiden. “Kalau pemerintah sendiri sudah tidak percaya, artinya dua lembaga ini memang sudah tidak layak lagi untuk dipercaya. Jadi ini menampar pemerintah, kepolisian dan kejaksaan,” tuturnya.
JAKARTA – Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardie menilai ada dua hal yang tergambar dari laporan Sekretaris Kabinet Dipo
BERITA TERKAIT
- Butuh Dana Tambahan Rp 100 Triliun untuk 82,9 Juta Penerima Program MBG
- Menteri Agama: Pengumuman Libur Ramadan Disampaikan Senin
- Menko AHY Bicara soal Harga Tiket Transportasi Mudik Lebaran 2025: Lebih Terjangkau
- Hadiri Perayaan Natal di BRIN, Menko AHY Ingatkan Soal Toleransi dan Persatuan
- Ikatan Notaris Indonesia Versi Kongres Cilegon: Keputusan Dirjen AHU Sewenang-wenang
- Pemerintah Daerah Ikut Patungan Rp 5 Triliun untuk Membiayai Makan Bergizi Gratis