Ada Capres Halalkan Serangan Fajar, Jokowi-JK Kerahkan Relawan Awasi TPS
jpnn.com - JAKARTA - Hari pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tinggal enam hari lagi. Dalam rentang waktu tersebut aroma money politics atau politik kian menyengat dan sangat memungkinkan terjadi pada 9 Juli mendatang.
Besarnya kemungkinan terjadinya politik uang membuat tim relawan pasangan calon presiden dan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) waspada. Salah satu antisipasinya, tim relawan Jokowi-JK akan mengawasi jalannya proses pemilihan.
Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Fadjroel Rahman meminta relawan tidak hanya mengawal penghitungan suara. Tapi sejak TPS dibuka dan juga antisipasi serangan fajar.
“Para relawan Jokowi jangan pulang sebelum penghitungan suara selesai di sekitar 500.000 TPS, juga awasi jika terjadi aksi bagi-bagi uang (serangan fajar),” kata Fadjroel dalam rilis yang diterima wartawan, Kamis (3/7).
Kewaspadaan tim Jokowi-JK kini semakin meningkat. Itu karena capres nomor urut 1 Prabowo Subianto, menyatakan agar pendukungnya tidak menolak serangan fajar.
Hal itu dikatakan Prabowo saat menyapa para pendukungnya di rumah adik almarhum Soeharto, Probosutedjo di Jalan Ngasem, Yogyakarta, Selasa (1/7).
Fadjroel menganggap pernyataan Prabowo adalah upaya menebar bibit korupsi di Indonesia. Ia juga meminta kepada seluruh pasangan capres dan cawapres untuk tidak melakukan politik. Fadjroel menyatakan politik uang akan merusak kualitas pilpres. "Aksi ini juga merusak demokrasi,” katanya.
Kepada para penegak hukum, Farjroel meminta agar melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Penegak hukum harus siaga mulai saat minggu tenang hingga hari pemilihan. (abu/jpnn)
JAKARTA - Hari pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tinggal enam hari lagi. Dalam rentang waktu tersebut aroma money politics atau
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?