Ada Daerah Serahkan SK PPPK Maret, Titi Honorer K2 Tambah Pusing

Ada Daerah Serahkan SK PPPK Maret, Titi Honorer K2 Tambah Pusing
Ketum PHK2I Titi Purwaningsih bersama Korwil PHK2I DKI Jakarta Nur Baitih dan Korwil PHK2I Malut Said Amir bersama Kepala BKN Bima Haria Wibisana (tengah). Foto: istimewa for JPNN.com

Dia mengungkapkan, beberapa hari ini BKD yang melakukan rekrutmen PPPK tahap I melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai tindak lanjut dari Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Dari informasi tersebut memang ada informasi tidak mengenakkan karena penyerahan SK tidak serentak.

Titi mendapat kabar, untuk Kabupaten Garut penyerahan SK NIP dijadwalkan Maret 2021.

Penetapan waktu penyerahan SK PPPK itu setelah pihak Pemkab Garut rapat koordinasi dengan KemenPAN-RB.

"Informasi tersebut membuat teman-teman yang bertanya ke saya. Saya bingung mau jawab apa," keluhnya.

Informasi lainnya, lanjut Titi, penyerahan SK paling cepat Januari 2021. Kondisi ini membuat honorer K2 sedih bukan kepalang.

"Ya Allah, kesabaran kami benar-benar diuji ini," cetusnya.

Menanggapi ini Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, sesuai usulan yang masuk, banyak daerah minta gaji PPPK dibayarkan per Januari 2021.

Pimpinan honorer K2 Titi Purwaningsih mengaku pusing terkait penetapan SK PPPK yang berbeda-beda waktunya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News