Ada Darurat Demokrasi di Dunia Politik Malaysia, Raja Harus Menentukan Sikap

"Secara seremonial, raja yang memang memiliki kekuasaan konstitusional yang luas memegang tanggung jawab untuk menjaga agar prinsip vox populi vox dei tetap bekerja.  
Boleh jadi, anggukan persetujuan raja terhadap keadaan darurat secara tidak langsung ditafsirkan sebagai keterjebakan raja dalam muslihat kompetisi politik yang sedang terjadi. Raja tidak memahami bahwa persetujuannya atas hal itu, dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Dalam hal ini tentu koalisi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang sedang terhimpit dukungan politik. Sebaliknya, jika raja mengetahui dan secara sadar memperkenankan keadaan darurat, maka ini alarm peringatan bagi demokrasi substansial di Malaysia. Kebijaksanaan dan dukungan Yang di-Pertuan Agong terhadap keberlangsungan demokrasi Malaysia tentu layak dipertanyakan," tambahnya..

Sebab, kata dia, jika raja dengan sengaja memberikan persetujuan keadaan darurat, maka tindakan ini secara simbolis mengarahkan Malaysia kepada situasi monarki absolut yang bertentangan dengan sistem monarki konstitusional yang dianut para founding fathers Malaysia.

Situasi ini tentu tidak akan menguntungkan bagi siapapun, karena monarki absolut biasanya berujung pada penguasa tiran dan otoritarian.

Meski demikian, tuturnya, dengan memperhatikan kehendak rakyat, Yang di-Pertuan Agong masih diperkenankan untuk mengoreksi keadaan darurat.

Selain bertujuan untuk mengembalikan demokrasi substansial bekerja, kebijaksanaan raja tersebut juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya situasi monarki absolut yang dibahas tadi.

Dalam situasi krisis seperti sekarang, kepemimpinan Raja dan elite politik Malaysia tentu sedang diuji dan diawasi oleh seluruh aktor demokrasi global.

"Apakah Malaysia akan tetap bertahan sebagai negara yang mengamalkan prinsip demokrasi atau sebaliknya menuju situasi monarki absolut yang anti demokrasi? Saya dan mayoritas rakyat Indonesia percaya Malaysia akan tetap memilih jalan demokrasi (Monarki) konstitusional yang menjadi ciri khas Tanah Melayu," pungkas Hendrajit. (flo/jpnn)