Ada Dua Versi Pengumuman CPNS

"Pada dasarnya itu adalah tindakan oknum. Yang bersangkutan diketahui tidak juga memiliki jabatan dalam tubuh birokrasi  pemerintah Wakatobi, bahkan diketahui adalah pegawai negeri baru," jelasnya.

Informasi yang diperoleh, saat hasil tes CPNS melalui jalur umum akan disampaikan, oknum pegawai tersebut membuat pengumuman palsu untuk selanjutnya diberikan kepada para  peserta yang mengikuti tes kemudian dimintai sejumlah uang.

"Saran saya, para korbannya meminta kembali uang itu, kalau tidak diberikan sebaiknya tempuh jalur hukum saja. Karena pengumuman resmi  adalah yang dikeluarkan secara resmi BKD bukan oknum pegawai tertentu," tuturnya.

Hugua menambahkan sebagai kepala daerah pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan sebagai pembinaan pegawai negeri sipil. Ia juga menyarankan, oknum pegawai yang dimaksud segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengembalikan sejumlah uang yang dikutip dari masyarakat. Jika tidak maka proses hukum yang akan menuntaskannya.

Hugua memastikan tidak ada campur tangan pemerintah daerah dalam mengintervensi kelulusan CPNS. Karena baik bupati, wali kota, gubernur sampai menteri tidak bisa berbuat banyak, sebab  pengawasan penerimaan CPNS langsung dalam pantauan penegak hukum bahkan KPK.

"Sehingga jika ada oknum yang mengiming-imingi masyarakat dengan menjaminkan mampu mengintervensi kelulusan pegawai negeri sipil maka sebaiknya tidak dipercaya. Karena tidak ada alasan membayar sejumlah uang untuk lulus menjadi pegawai negeri, jika ada itu berarti penipu," tegas Hugua. (war/sam/jpnn)