Ada Dugaan Monopoli Beras Hingga Persoalan Distribusi Bansos

Ada Dugaan Monopoli Beras Hingga Persoalan Distribusi Bansos
Ilustrasi Presiden Joko Widodo meninjau penyerahan bantuan sosial tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bogor, Rabu (13/5/2021). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebut ada dugaan monopoli beras bansos. Foto: Ricardo/jpnn.com

Selain itu, tambah dia, pengadaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang nilai komoditasnya di atas rata-rata dan kualitasnya tidak sesuai harapan, juga masih kerap ditemukan.

Dia meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera menyelesaikan permasalahan bansos yang terus berlarut-larut dengan membenahi sistem yang selama ini ditemukan bermasalah.

"Segera selesaikan sistemnya. Kan masalahnya sudah jelas, sudah terlalu berlarut-larut soal bansos ini tidak diselesaikan," katanya.

Ace mengatakan Komisi VIII DPR RI juga akan mengundang Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara) yang ditugaskan untuk menyalurkan dana bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Ace telah menyoroti masalah distribusi bansos saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial ke Kabupaten Bandung, Jumat (27/8).

Dalam kesempatan itu, Ace menyebutkan beberapa permasalahan seperti masih tertahannya penyaluran bansos dari kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

Kemudian, ribuan Bantuan Sosial Tunai (BST) belum terdistribusikan kepada penerima karena berbagai sebab.

"Temuan ini harus segera diselesaikan karena bansos ini akan terus diberikan oleh pemerintah dan Komisi VIII DPR RI beserta anggota ingin memastikan jalan keluarnya, termasuk memastikan agar bansos yang melalui perbankan itu betul-betul terdistribusikan ke masyarakat," kata Ace.(Antara/jpnn)

Hasil temuan di lapangan menunjukkan ada dugaan monopoli beras bansos dan persoalan distribusi bansos.


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News