Ada Hal Serius soal Tanah IKN, Harus Jadi Pertimbangkan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Politisi PKS Mulyanto meminta pemerintah mengurus kabar yang menyebutkan masih ada lahan konsensi tambang di wilayah yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN).

Mulyanto meminta Menteri ESDM, Kepala Bappenas, dan Menteri Pekerjaan Umum berkoordinasi secara intensif untuk mencari data valid dari kabar tersebut.

"Perpindahan IKN ini secara hukum harus ditunda pelaksanaannya hingga masalah ini benar-benar jelas. Masak Ibu Kota Negara dibangun di lahan milik orang. Ibaratnya mau buka warung tapi lapaknya masih punya orang lain. Sangat tidak elok," ujar Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, Sabtu (28/1).

Mulyanto menegaskan kisruh lahan konsensi ini menandakan ada masalah di tahap pembahasan RUU IKN.

Dia menyebut pada taraf internal pemerintahan sendiri terjadi miskomunikasi antar-kementerian terkait, lemah koordinasi.

"Kejadian ini semakin menguatkan alasan PKS menolak UU IKN. PKS menilai ada banyak hal yang dipaksakan. Dan bila ini diteruskan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari," jelas Mulyanto.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku tidak mengetahui bahwa sebagian lahan di Ibu Kota Negara (IKN) merupakan wilayah konsesi tambang yang masih berlaku.

Ia mengira konsesi tambang yang dipegang sejumlah perusahaan merupakan izin lama yang telah diselesaikan.