Ada Inpres Penghematan, KSAD Sebut Tidak Ada Pemotongan Anggaran
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan tidak ada pemotongan anggaran operasional dan pengadaan di TNI AD.
Hal itu buntut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur soal penghematan anggaran.
"Enggak. Bapak Presiden Prabowo menyampaikan soal efisiensi. Kalau efisiensi itu mengefisienkan yang berlebihan. Nah, kalau di Angkatan Darat sudah efisien selama ini," kata Maruli di sela-sela Rapim TNI AD di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (3/2).
Dia menjelaskan TNI AD tidak memiliki program-progran seremonial atau melakukan studi banding.
"Kegiatan kami itu sudah terprogram dari sejak awal dengan baik. Jadi, hampir tidak ada," lanjutnya.
Justru, jelas Maruli, TNI AD perlu ada penambahan anggaran untuk pembentukan batalion kesehatan.
"Kalau secara anggaran keseluruhan malah harus ada penambahan karena pembentukan batalion kesehatan. Jadi, kemungkinan besar kami akan segera mulai karena butuh proses administrasi. Kami butuh sekian puluh ribu nanti anggota baru," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan memastikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur soal penghematan anggaran tidak akan berpengaruh terhadap pengadaan alutsista.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan tidak ada pemotongan anggaran operasional dan pengadaan di TNI AD
- KSAD Sebut TNI AD Sudah Berperan di Program MBG & Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- Soroti Isu Ketahanan Pangan di Rapim TNI AD 2025, KSAD Jelaskan soal Pengelolaan Lahan Tidur
- Rapat di DPR, Mendagri Tito Ungkap Efisiensi Anggaran Kemendagri Lebih 50 Persen
- Prabowo Harus Tegas soal Danantara, Jangan Kalah dengan Tukang Jegal
- Pengamat Apresiasi MBG, Dinilai sebagai Keberpihakan pada Hak Dasar dan Masa Depan
- Habib Aboe Ungkap Makna Arahan Prabowo di Rapim TNI-Polri