Ada Indikasi Daerah Otonomi Manipulasi Data
jpnn.com - JAKARTA--Kepala Ombudsman RI Danang Girindrawardana mengingatkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar turut mengawasi data-data pembangunan di sejumlah wilayah pemekaran dan daerah otonom baru.
Pasalnya, kata dia, ada indikasi manipulasi data yang dilakukan daerah pemekaran baru. Ini, kata dia, bisa berdampak pada penggunaan dana di daerah.
"Ombudsman melihat kemungkinan besar itu bisa terjadi di daerah. Terutama yang baru pemekaran. Itu harus menjadi satu perhatian di program reformasi birokrasi BPS. Karena kesalahan, kejahatan dalam bentuk data itu menjadi kerumitan dalam strategi pembangunan," ujar Danang di gedung BPS, Jakarta Pusat, Senin, (10/2).
Di wilayah otonom yang baru terbentuk, kata Danang, pengawasan untuk pengumpulan data masih sangat lemah. Oleh karena itu, bisa menjadi celah penyimpangan dan korupsi. Data-data yang berpotensi dimanipulasi adalah data pertanian, peternakan, dan pendidikan.
Meski belum mendapat pengaduan terkait manipulasi data Danang berharap pemda dan BPS tetap berhati-hati dan lakukan pencegahan.
"Nah BPS harus bisa mengcounter itu dengan data-data yang lebih akurat. Terutama di daerah otonom baru yang masih berusia di bawah 5 tahun. Nah sistem cuplik data yang dilakukan ini, mesti harus hati-hati sekali karena itu mengukur kinerja daerah," tandas Danang. (flo/jpnn)
JAKARTA--Kepala Ombudsman RI Danang Girindrawardana mengingatkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar turut mengawasi data-data pembangunan di sejumlah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prarekonstruksi Polisi Tembak Siswa SMKN 4 Semarang, Ada 3 Lokasi
- Tok, Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Tom Lembong
- Jaksa Dianggap Mengambil Alih Kewenangan Penyidikan di Kasus Korupsi Timah
- Kapolrestabes Semarang Disorot soal Siswa SMKN 4 Semarang Tewas Diduga Ditembak Polisi
- Kementerian ATR: Diperlukan Upaya Strategis dalam Pengelolaan Tanah dan Ruang
- Akun Fufufafa Disebut Identik dengan Gibran, Unggahannya Mengarah ke Gangguan Jiwa