Ada Informan Abal-abal Masuk ke MenPAN-RB dan Mendikbud?

jpnn.com - JAKARTA - ‎Lahirnya dua surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, diduga kuat karena kedua pembantu presiden tersebut mendapatkan informasi abal-abal (palsu, tidak jelas). 

Jika informan kementerian benar, pasti dua menteri tidak bersepakat melahirkan SE yang melanggar HAM dan konstitusi.

"Saya kasihan dengan MenPAN-RB dan Mendikbud yang dapat masukan tidak benar dari "intelijennya". Kalau informannya benar, pasti tidak ada dua SE menyakitkan itu," kata Ketua PB PGRI Sulistiyo kepada JPNN, Sabtu (12/12).

Beberapa informasi abal-abal itu adalah adanya pembebanan dana kepada para guru untuk HUT ke-70 PGRI, akan adanya demo besar-besaran yang ditunggangi KSPI, dan lain-lain. Semua informasi itu menurut Sulis, sapaan akrab Sulistiyo, adalah isu menyesatkan. Sebab, HUT PGRI jauh dari aksi demo.

"Untuk hajatan besok, semuanya diambil dari dana organisasi PGRI ditambah bantuan pihak ketiga. Alhamdulillah banyak pihak ketiga yang membantu PGRI," terangnya.

Diapun membantah keterlibatan KSPI dalam HUT PGRI. "Inikan hajatan guru-guru, jadi KSPI tidak akan melibatkan diri lah."

Mengenai SE Mendikbud yang melarang organisasi manapun menarik iuran kepada guru terkait HUT PGRI, Sulis menyatakan, sangat tidak masuk akal. Sebab, PGRI tidak menarik dana sepeserpun untuk hajatan akbar itu.

"Kalau iuran bulanan per anggota memang ada. Tiap bulan seluruh anggota PGRI dikenakan iuran Rp 400 per orang. Dana ini untuk organisasi, jadi bukan untuk kepentingan HUT. Kalau diminta, kami siap memberikan klarifikasi kepada pemerintah terkait informasi abal-abal itu," tandasnya. (esy/jpnn)