Ada Jokowi di Soal UN, Polisi Sebut Bukan Pelanggaran
jpnn.com - JAKARTA -- Markas Besar Kepolisian RI menyatakan, soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia tingkat SMA sederajat yang mencantumkan kisah bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo, bukan pelanggaran.
"Kalau itu memang suatu pelanggaran, tidak mungkin pencantuman soal itu," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Markas Besar Polri Komisaris Besar Agus Rianto di Mabes Polri, Selasa (14/4).
Seperti diketahui, soal UN yang menceritakan secuil kisah hidup Jokowi itu berbentuk paparan sepanjang dua paragraf.
Paparan itu lantas dipakai acuan untuk menjawab butir soal nomor 13 dan 14.
Pada butir soal nomor 13, soal ujian berbunyi; Keteladanan Jokowi dalam kutipan wacana tersebut adalah?. Hal ini pun memunculkan beragam spekulasi.
Agus memaparkan, sampai saat ini belum ada laporan tindak pidana terkait UN. Pelaksanaan UN pun diklaim masih berjalan lancar.
"Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ditemukan atau tidak ada laporan mengenai tindak pidana ujian nasional tersebut," kata Agus.
UN tingkat SMA sederajat kali ini diikuti lebih tujuh juta peserta se-Indonesia. Pelaksanaan itu dibagi dalam delapan rayon atau regional.
Sebanyak 64 ribu personel Polri dilibatkan untuk melakukan pengamanan mulai dari pendistribusian soal dan lembar jawaban, pengamanan penyimpanan dan pelaksanaan UN dari tingkat pusat hingga daerah. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Markas Besar Kepolisian RI menyatakan, soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia tingkat SMA sederajat yang mencantumkan kisah bakal calon
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mantan Menkominfo Budi Arie Adukan Tempo ke Dewan Pers
- Mendes Yandri Sarankan Agar Desa Wisata Bisa Tonjolkan Ciri Khas Daerahnya
- Menjelang HGN 2024, Ini Permintaan Khusus Mendikdasmen Abdul Mu'ti kepada Guru
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sebut Penempatan Guru PPPK Tidak Bisa Pakai Permen
- Ahli Kesehatan Tegaskan Tak Ada Efek Samping dari Minum Air Galon Kuat Polikarbonat
- 2 Remaja Tenggelam di Perairan Desa Sungai Selari, Bea Cukai Bengkalis Bantu Cari Korban