Ada Kebijakan Baru, Ada Satwa Mati

Ketegasan Ratna kini memang tengah dinanti. Terkait dengan hal itu, DPRD Surabaya pernah mendesak agar para pegawai disodori pakta integritas. Mereka diberi pilihan tunduk kepada PDTS ataukah PTFFS. Bila memilih yang kedua, mereka harus menyingkir. Hal tersebut juga beberapa kali disosialisasikan kepada karyawan.

Hal lain yang harus dituntaskan menyangkut usaha-usaha di dalam KBS. Persoalan itu juga bikin ruwet. Setidaknya di area KBS saat ini berdiri 12 titik usaha. Mulai layanan foto bersama binatang, kafe, hingga toko suvenir.

Usaha-usaha tersebut dikelola koperasi karyawan PTFFS. Hasil usaha itu tidak masuk manajemen KBS. Namun, dikelola langsung oleh koperasi. Persoalannya, kios-kios tersebut berdiri di atas lahan milik negara (pemkot). Apalagi, selama ini hubungan hukum antara koperasi dan lahan yang ditempati amat tidak jelas. Apakah menyewa ataukah dipinjami.

Ada juga sentra PKL di depan kandang orang utan. Sentra itu dikelola langsung oleh para karyawan PTFFS. Untuk bisa berjualan, para karyawan melakukan pengundian terlebih dahulu. Bila memang bertepatan hari libur, mereka cukup beruntung. Namun, bila pas hari sepi, mereka apes. Bahkan, sentra PKL tersebut dibangun permanen. Di beberapa tempat, barang yang dijajakan juga cukup lucu. Di dalam kebun binatang ada kios yang mengobral sandal.

Meski demikian, PDTS cukup sulit memindahkan mereka. Ratna mengatakan bahwa paling lambat Sabtu (1/2) mereka harus angkat kaki dari KBS. Ratna akan meminta bantuan satpol PP untuk memindahkan mereka.

Sumber informasi di internal KBS menyebutkan bahwa beberapa kali manajemen menerapkan kebijakan baru, lalu sebentar kemudian satwa KBS mati. "Entah ada hubungan atau tidak. Tapi, peristiwa itu terjadi," ungkap sumber itu.

Ratna menambahkan, perbaikan tersebut dilakukan tahap demi tahap, namun pasti. "Semua itu bakal kami selesaikan, mohon dukungannya." (git/idr/c7/end)

Inilah Bara Konflik di KBS