Ada Kepala Daerah Intimidasi Penyelenggara Pilpres

jpnn.com - JAKARTA -- Koordinator Badan Pekerja Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar mengendus ada kepala daerah yang mencoba melakukan intimidasi kepada penyelenggara Pemilu. Menurutnya, yang mendapat perlakukan ditakut-takuti itu dialami oleh petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Sudah ada laporan (jika) kepala daerah melakukan intimidasi kepada petugas di TPS," kata Haris usai bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil bertemu Wakapolri Komjen Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/7).

Karenanya, Kontras meminta Polri bertanggungjawab melakukan pengamanan surat suara. Selain itu, Haris juga mendesak Polri menjaga petugas penyelenggara pemilu yang rentan diintimidasi.

"Sudah ada laporan (jika) kepala daerah melakukan intimidasi kepada petugas di TPS," kata Haris usai bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil bertemu Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kamis (10/7), di Mabes Polri.

Dalam pertemuan itu, Haris menyampaikan harapan supaya Polri bisa mengamankan hasil pilpres di ruang abu-abu yang berpotensi terjadi kecurangan.

Menurut Haris, dari informasi jaringan petani dan nelayan yang masuk ke pihaknya, ada kerentanan dan potensi perubahan suara. "Temuan-temuannya cukup valid," kata Haris.

Sedangkan Abdullah Dahlan dari Indonesia Corruption Watch, berharap jangan sampai pilihan rakyat dirusak kelompok kepentingan dengan menghlalkan cara. "Termasuk di pascapencoblosan ini," katanya.

Dia mengatakan, harus diwaspadai pascapergerakan surat suara. Menurutnya, ini juga menjadi titik rawan terjadi kecurangan maupun politik uang.