Ada Lambang PKI di Perayaan Kemerdekaan, BIN Dituding Kecolongan

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menuding Badan Intelejen Negara (BIN) telah kebobolan dengan munculnya logo Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam arak-arakan perayaan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI ke-70. Menurutnya, lembaga telik sandi pimpinan Sutiyoso itu harus menseriusi masalah munculnya gambar palu arit di saat Indonesia merayakan HUT kemerdekaan.
“Ini PR (pekerjaan rumah, red) buat Sutiyoso," ujar Mahyudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/8).
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, meski munculnya lambang PKI hanya untuk aksi teatrikal dalam perayaan HUT kemerdekaan RI, namun hal itu tetap tak sepantasnya ada. Terlebih PKI beserta paham komunisnya masih tetap dilarang di Indonesia
"Gak boleh. Harusnya dengan cara lain," sebut politikus Golkar itu.
Mahyudin lantas merujuk TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI. "Mereka organisasi terlarang kalau TAP MPR belum dicabut," tandasnya.
Lantas bagaimana jika TAP MPRS itu dicabut? Sebagai kader partai Golkar yang notabene partai penentang PKI, Mahyudin akan tetap mempertahankan TAP MPRS itu. Alasannya, ideologi komunis tidak cocok diterapkan di Indonesia yang rakyatnya majemuk dengan menjunjung tinggi demokrasi.
Oleh karena itu Mahyudin meminta Sutiyoso agar segera mengusut motif dari aksi atau tersebarnya logo PKI di sejumlah daerah. "Itu jadi urusan intelejen negara," pungkasnya.(dna/JPG/JPNN)
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menuding Badan Intelejen Negara (BIN) telah kebobolan dengan munculnya logo Partai Komunis Indonesia (PKI)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pegadaian Peduli, Beri Kenyamanan Beribadah di 50 Masjid Dengan Karpet Bersih
- TASPEN Rayakan 62 Tahun Penuh Kepedulian, Beri Bantuan Kursi Roda ke Peserta Pensiun
- AMDK di Bawah Seliter Bernilai Ekonomi & Mudah Didaur Ulang
- Momen Hari Kartini, Andini Anissa Jadi Perempuan Pertama Peraih Gelar Kubestronaut
- Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri
- Bantu Nelayan, HNSI Dorong Pemerintah Pakai Teknologi Alternatif