Ada Larangan Mudik Tetapi Tolong Perhatikan Nasib 1,3 juta Awak Bus Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk melarang semua warga mudik lebaran tahun ini.
Langkah itu diambil untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.
Kebijakan itupun akan ditaati oleh para pemilik pengusaha Perusahaan Otobus (PO) di Indonesia. Namun, pemerintah juga diminta harus bisa memerhatikan nasib PO tersebut.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan mengatakan, pada prinsipnya semua PO di Indonesia bisa mentaati peraturan pemerintah soal larangan ini demi kebaikan bersama.
"Kami tidak bisa menentang kebijakan ini demi kebaikan. Namun pertanyaannya bagaimana dengan nasib para pekerja dan karyawan di dunia transportasi dengan kondisi larangan itu," ungkap Kurnia saat dihubungin JPNN.com.
Menurut Kurnia, semua perusahaan transportasi khususnya pengusaha bus tetap mengikuti peraturan yang dikeluarkan pemerintah. B
ahkan, kata Kurnia, sampai saat ini pihaknya telah menetapkan physical distancing dalam membawa penumpang.
"Sekarang begini ada 1,3 juta jumlah awak bus di Indonesia, 60 persennya ada di bus AKAP. Ini perlu diperhatikan juga nasibnya," pungkas Kurnia. (mg9/jpnn)
Pemerintah diminta memerhatikan nasib perusahaan otobus dan para pekerjanya di tengah larangan mudik lebaran.
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Cegah Kecelakaan, Polantas Periksa Kondisi Sopir dan Bus di Pekanbaru
- Polisi Tetapkan Sopir Bus Tersangka Kecelakaan yang Menewaskan Pedagang di Kediri
- Komisi III Gelar RDPU Soal Misteri Pembunuhan Perantau Minang di Jakarta Timur
- Jokowi Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Sultan HB X di Klaten
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Guntur Romli Colek KPK-Kejagung