Ada Lord Luhut…

Jika gugatan perdatanya menang, Luhut akan menyumbangkan uang itu kepada warga Intan Jaya.

Beberapa hari belakangan ini, nama Luhut kembali jadi omongan lagi. Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi mengeklaim punya big data tentang 120 juta warganet  Indonesia mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 diundur. 

Namun, Luhut seolah sulit tersentuh hukum dengan pernyataan yang meragukan dan membuat gaduh itu. Rocky Gerung menganggap Luhut “The Untouchable’’ alias tidak tersentuh. 

Kuasa hukum Haris menilai langkah hukum yang diambil Luhut tidak terpuji dan memberikan preseden buruk dalam upaya partisipasi dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah. 

Pemidanaan itu menjadi bentuk pembungkaman terhadap masyarakat.  Sebab, tak pantas seorang pejabat pemerintah menggunakan institusi negara untuk kepentingan pribadinya.

Kuasa hukum Fatia menyebut Luhut bersikap otoriter. Sebagai pejabat publik, semestinya Luhut tak merespons sebuah kritik dengan tindakan hukum. 

Seharusnya Luhut membantah kritikan itu dengan data yang akurat. Seharusnya masyarakat mengawasi pemerintah, tetapi yang terjadi justru kebalikannya.

Kirminalisasi terhadap Haris dan Fatia bisa menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintah hilang.  Sebab, publik melihat hal ini sebagai pengendalian politik yang disponsori oleh oligarki.