Ada Mafia Dalam Bisnis Pulsa (Token) Listrik? Ini Komentar Menko Rizal

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebut ada ada mafia dalam bisnis pulsa (token) listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Menurutnya, pulsa listrik yang dibeli seharga Rp100 ribu tidak sesuai dengan nominal yang diterima pelanggan. Mereka hanya mendapat listrik seharga Rp73 ribu bila membeli pulsa seharga Rp100 ribu.
“Mereka beli pulsa (listrik) Rp100 ribu, yang tersedia Rp73 ribu tersedot provider. Padahal beli pulsa telepon saja, kalau beli pulsa Rp100 ribu paling dipotong cuma jadi Rp95 ribu," ungkap Rizal di kantornya, Jakarta, Senin (7/9).
Karena itu, mantan menko perekonomian era Presiden Gusdur ini meminta agar konsumen listrik tidak boleh lagi dimonopoli dengan dipaksakan menggunakan sistem pulsa listrik. Masyarakat sambung Rizal, harus diberi kebebasan untuk memilih sistem listrik meteran atau pulsa.
“Kami ingin tidak boleh lagi ada masyarakat yang dimonopoli. Biarkan rakyat punya pilihan sendiri meteran atau pulsa. Ini kejam sekali, misalnya masih ada anak yang belajar jam 8 malam, tapi tiba-tiba listriknya mati. Terus mau cari pulsa listrik dimana? Kan tidak semudah beli pulsa telepon,” papar Rizal.
Selain itu, dia juga meminta agar maksimum biaya administrasi yang ditarik perseroan untuk pulsa listrik hanya sekitar Rp5.000. "Jadi dia beli (pulsa listrik) Rp100 ribu, listriknya bisa Rp95 ribu. Kami mohon dua keputusan ini segera dilakukan oleh PLN,” pinta pria berkacamata ini.(chi/jpnn)
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebut ada ada mafia dalam bisnis pulsa (token) listrik PT
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- KOMIK Apresiasi KPK atas Penahanan Kasus Hasto Kristiyanto
- Megawati Larang Kadernya Ikut Retret, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Berkomentar Begini
- Gubernur Lemhannas Bakal Beri Materi Kebangsaan untuk Kepala Daerah di Retret Magelang
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof
- Jimly: Kewenangan Penyidikan Pidana Tertentu Kejaksaan Bisa Ditambahkan