Ada Monopoli Konsultan demi Bantuan DAK

"Saya kira, tidak ada yang gratis mas. Kalau kemudian kita tidak meminta dana kepada pihak sekolah, dari mana kita mendapatkan untuk biaya administrasinya. Seperti materai dan lain sebagainya," pungkasnya.

Sementara itu, dugaan monopoli oleh seorang konsultan ditanggapi serius kalangan LSM. Ketua LSM SANGO Dayat mengatakan, jika ada konsultan yang memegang sampai 25 proyek DAK patut dipertanyakan. Apalagi, kata dia, sampai memegang 99 sekolah.

"Seberapa banyak tenaga ahli yang dipunyainya. Jika satu atau dua tenaga, maka patut dipertanyakan rasio kemampuannya. Saya khawatir memang ada kekuatan lain alias kongkalikong dari awal yang mengatur soal ini," katanya.

Untuk itu, Dayat menyarankan sudah sewajarnya jika pihak terkait bisa memberi penjelasan detil soal keterlibatan konsultan. Sebab, akunya, jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk dalam hal penanganan proyek DAK di sekolah. (c26/aj)