Ada Nama Hendropriyono, Diprediksi jadi Polemik Lagi
jpnn.com - JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, sudah ada sembilan nama yang disebut-sebut bakal menduduki kursi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Nama-nama ini juga berpotensi memicu polemik karena dominannya unsur partai politik (parpol).
Mereka adalah Sidarto Danusubroto, Subagyo H.S., A.M. Hendropriyono, Yusuf Kartanegara, KH Hasyim Muzadi, Suharso Monoarfa, Rusdi Kirana, Jan Darmadi, dan Mooryati Soedibyo.
”Dari sembilan calon itu, enam di antaranya terafiliasi dengan partai politik,” ujarnya kemarin (17/1).
Sebut saja mantan Ketua MPR Sidarto Danusubroto yang merupakan politikus senior PDIP, eks Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (purnawirawan) Subagyo H.S. di Partai Hanura, serta Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Yusuf Kartanegara.
Begitu juga Jan Darmadi (ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem), Rusdi Kirana (bos Lion Air yang merupakan wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa/PKB), serta Suharso Monoarfa (politikus senior Partai Persatuan Pembangunan/PPP).
Selain menumpuknya politikus, nama yang berpotensi memicu kontroversi adalah A.M. Hendropriyono. Menurut Ray, mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut sudah sering disorot terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
”Artinya, bakal ada suara keras dari publik jika memang benar Hendropriyono menjadi Wantimpres,” tuturnya.
JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, sudah ada sembilan nama yang disebut-sebut bakal menduduki
- KPK Menyita Dokumen Kasus Korupsi Bansos Presiden dari Teddy Munawar dan Steven Kusuma
- BNPT Gelar Program Sekolah Damai untuk Ciptakan Lingkungan Belajar yang Toleran dan Antikekerasan
- Ini Upaya Kanwil Bea Cukai Banten Wujudkan Komitmen Siap Berantas Narkotika
- Bikin Emosi Warga, Sopir Truk Tanah yang Gilas Kaki Bocah SD di Tangerang Ternyata Positif Narkoba
- Gelar Aksi Damai, Nasabah Wanaartha Life Desak Pengembalian Dana
- Sambangi Kementerian ATR/BPN, LSM Pijar Keadilan Demokrasi & FPKMP Soroti Sengketa Tanah di Papua